BENTUK ASN MODERN SEPERTI PEGAWAI BANK

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk penguatan manajamen SDM Aparatur, namun tak dipungkiri disana-sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan sharing knowledge dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menteri PANRB Asman Abnur dalam berbagai kesempatan mengatakan agar ASN tidak boleh kalah dengan pegawai swasta, khususnya pegawai bank. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. “Bagaimana kita membuat ASN yang modern. Kita perlu terus melakukan pengembangan pengelolaan SDM,” ujarnya dalam sharing knowledge dengan BRI di Kantor Kementerian PANRB, Senin (19/09).

Menteri Asman mengimbuhkan bahwa pemakaian sistem teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan. Dirinya menilai bahwa pemanfaatan IT yang maksimal dapat membantu dalam meningkatkan manajemen SDM dan berakibat pada peningkatan kinerja birokrasi. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mengukur kemajuan yang signifikan terhadap sasaran organisasi. Bagaimana kita mengembangkan sistem itu,” imbuhnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemakaian IT untuk mendukung e-goverment sangat diperlukan. Selain untuk manajemen SDM, hal ini juga akan berdampak pada pelayanan publik, dimana pemanfaatan IT dapat memudahkan dalam pelayanan.

BRI telah memiliki program manajamen SDM yang maju dengan memanfaatkan IT, dengan memanfaatkan Smart Card. Semua data kepegawaian tersentralisasi di sini. Selain sebagai kartu identitas, Smart Card ini juga dapat digunakan sebagai kartu debet, uang elektronik, dan kartu akses. Program ini dapat diakses melalui reader dan smartphone android. Selain itu, BRI memiliki aplikasi yang digunakan pegawai dan manajemen BRI untuk dapat mendukung operasional kepegawaian mauapun pekerjaan secara online dan paperless.

Di samping itu, BRI memiliki satelit tersendiri yang disebut Satelit BRIsat. Satelit ini dapat menghubungkan layanan perbankannya ke seluruh pelosok di Indonesia. Dengan menggunakan satelit ini, Kementerian PANRB berharap dapat memanfaatkan untuk menjangkau seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Kementerian PANRB akan terus berkonsolidasi dengan BRI untuk mengembangkan sistem IT dan berbagai program dalam hal manajemen SDM. “Biro SDM dan Umum bisa mengidentifikasi mana-mana saja yang dapat dilakukan untuk jangka pendek dan akhir tahun bisa di presentasikan ke Kementerian lain,” ujar Menteri Asman. Jika berhasil dikembangkan di Kementerian PANRB, Menteri Asman akan mencoba untuk mengembangkan secara nasional.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN RB.

Read More

BKN Akan Buat Virtual KPE

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (Ditlahta BKN) menyerahkan 6.033 Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (13/9) di ruang Multimedia, Gedung II BKN.

KPE yang merupakan kartu identitas PNS elektronik ini direncanakan akan di-upgrade menjadi elektronik KPE (e-KPE). Mengapa ada dua kata “elektronik” di situ? Karena sebelumnya, asumsi publik mengenai KPE itu hanya berbentuk fisik, sedangkan nantinya akan berbentuk virtual sehingga semua PNS, termasuk PNS baru, bisa langsung memiliki tanpa perlu KPE berbentuk fisik.

Kepala Sub Direktorat Pengolahan Data, Heni Sri Wahyuni dalam sambutannya menjelaskan e-KPE digagas untuk memperbaiki pelayanan BKN kepada PNS. Cara kerja virtual KPE, yaitu PNS bisa langsung mengunduh e-KPE di masing-masing smartphone, dengan sebelumnya mengajukan permohonan ke Ditlahta untuk dilakukan verifikasi data, seperti biodata dan foto PNS yang bersangkutan.

“e-KPE akan mempercepat alur permohonan KPE dari sebelumnya 20 alur menjadi 5 alur. Selain itu, juga bisa diintegrasikan dengan bank. Kendati demikian, e-KPE ini masih dalam dalam tahap pengkajian teknologi sehingga perlu masukan-masukan dari pimpinan,” ucap Heni.

Penyerahan KPE juga dihadiri Bank Sulutgo selaku pihak stakeholder yang siap memfasilitasi KPE ke depannya. 

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

Kemenkumham Sepakati Lakukan Sistem Pelayanan KP & Pensiun Otomatis

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepekati lakukan penerapan sistem layanan Kenaikan Pangkat (KP) & Pensiun otomatis. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKN dan Kemenkunham tentang Kerjasama Kelembagaan dalam rangka Optimalisasi Impelementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlangsung Senin, (15/8) lalu.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Kuspriyo Murdono menyampaikan bahwa sebelum sistem KP & Pensiun Otomatis ditetapkan bagi pegawai Kemenkumham, BKN akan dilakukan rekonsiliasi data dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dikelola Kemenkunham dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki BKN.

“Dengan kesepakatan ini tentu diharapakan proses layanan KP & Pensiun Otomatis dapat berlangsung cepat dan setiap pegawai tidak dirumitkan dengan proses pengusulan KP dan Pensiun,” ungkapnya dalam Penandatangan Perjanjian Kerjasama Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Kamis, (8/8) di Graha Pengayom Kantor Kemenkunham Jakarta.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawain BKN, Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM, Kepala Kantor Regional (Kanreg) V BKN Jakarta, Kepala Kanreg III Bandung, dan beberapa Kantor Perwakilan Kemenkunham wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, serta disaksikan langsung oleh Menteri Hukum & HAM RI Yasonna H. Laoly.

Sekjend Hukum dan HAM, Bambang Ramtam Sariwanto menyatakan bahwa sistem KP & Pensiun Otomatis akan diuji coba terlebih dahulu di beberapa Kanwil seperti DKI, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Banten.

“Melalui sistem pelayanan KP & Pensiun secara otomatis ini diharapkan dapat meminimalisasi kesulitan-kesulitan dalam sistem pelayanan kepegawaian, sehingga setiap pegawai fokus dalam meningkatkan kinerjanya tanpa perlu dikhawatirkan dengan urusan administrasi kepegawaiannya,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

Korpri Sanggup Ubah PNS Untuk Profesional

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa profesional adalah salah satu moto baru pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara saat ini. Namun, hal itu tidak mudah dicapai dalam kondisi saat ini. Untuk itu Korpri bisa memulainya.

“Kita mungkin boleh punya banyak impian dan passion terhadap PNS yang harus profesional, memiliki integritas dan sense of services,” kata Sekretaris Jenderal Korpri Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS saat berbincang dengan Korpri.id, Jumat (9/9/2016).

Tetapi, kita harus menyadari kondisi Indonesia sekarang bagaimana? Kita memang memiliki 4,5 juta PNS yang separuhnya guru. Apakah komposisi itu yang diinginkan pemerintah?

Karenanya, Bima menganjurkan agar pemerintah memetakan terlebih dahulu. Kondisi PNS kita seperti apa dan bagaimana kebutuhan pemerintah akan PNS.

Memang benar, komposisi latar belakang pendidikan PNS kita saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu. Dalam catatan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu, lebih dari 50 persen sudah menyandang gelar S1 sampai dengan S3. Padahal, tahun 2003 besarnya hanya 25 persen.

“Tetapi itu kan kuantitatifnya. Kualitatifnya apakah mereka memiliki kualitas atau mutu yang sama? Itu yang menjadi masalah,” demikian Bima.

Di negara lain, tidak seperti Indonesia yang perbedaan antarperguruan tingginya terlalu jauh. Perbedaan perguruan tinggi terbaik Indonesia dengan perguruan tinggi papan tengah saja, bedanya besar sekali. Akibatnya, kita membutuhkan begitu banyak metodologi untuk menyaring mereka mencari yang terbaik.

Padahal, di Jerman, lulusan perguruan tinggi tidak perlu lagi mengikuti tes masuk kerja. Dunia kerja tinggal menerima saja, sebab, standar semua perguruan tinggi di Jerman, tidak terpaut jauh satu sama lain.

“Sedangkan kita memiliki metode penyaringan yang sangat kompleks, mungkin paling kompleks di dunia,” kata dia.

Metode yang kompleks itu bahkan bukan hanya ditujukan menyaring lulusan baru perguruan tinggi, tetapi juga untuk menyeleksi pejabat. Bagi Bima seorang pejabat dengan gelar S3 di Indonesia sekalipun tidak bisa langsung dijamin kualitasnya.

Itu kendala dari luar untuk mencapai profesionalitas PNS. Kendala dari dalam juga tak kalah hebatnya.

Jika kita ingin meningkatkan profesionalisme, tentu saja yang harus dibenahi sumber daya manusianya (SDM). Maka, jika ada pertanyaan aset organisasi apa yang paling berharga, maka jawaban umumnya adalah SDM.

Namun, bagi Bima jawaban itu hanya sebuah refleks belaka, karena semua orang bicara seperti itu. Sebab, pada kenyataannya saat ada pengurangan anggaran organisasi, pasti dana untuk pendidikan dan pengembangan teknis yang langsung diincar.

Jadi sesungguhnya, Bima bilang, kita masih memandang sebelah mata terhadap peningkatan kualitas SDM. Maka Indonesia tidak pernah memiliki program peningkatan kapasitas SDM yang serius.

“Untuk hal itu, selalu tidak ada uangnya. Jadi kita masih pada tahap bagaimana memenuhi kebutuhan dasar kita dulu,” kata Bima.

Hal lain yang membuat PNS kita sulit profesional adalah persaingan tidak sehat di lingkungan PNS itu sendiri. Hal itu, merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang tidak memiliki integritas baik, di mana budaya sogok masih berlaku di kalangan pemerintahan.

Seorang PNS yang membangun karirnya dengan susah payah melalui jalur normal, masih bisa disalip oleh mereka yang tak bekerja keras. Hanya mengandalkan katabelece dan upaya yang culas.

“Bagaimana mau membangun profesionalitas dalam kondisi seperti itu,” ujar dia.

Jadi membangun profesional PNS Indonesia itu sangat tidak mudah diterapkan. Jika ada seorang PNS ingin bersikap profesional, orang-orang politik yang menjadi atasannya tidak menghendaki, bahkan mengancam memecatnya.

Itu semua saling kait mengait. Sementara, pemerintah terkesan tidak serius membangun PNS yang mumpuni.

Bagi Bima kondisi seperti itu harus menjadi starting point bagi Korpri untuk masuk membenahi. Sebab, pemerintah sepertinya tidak serius melakukannya

“Sebagai wadah yang menaungi PNS, kan bisa membuat ajakan untuk berubah. Ayo berubah,” demikian Bima menjelaskan.

Berita ini bersumber dari KORPRI.

Read More

Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia terus mencari cara yang elegan dan cerdas untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi para PNS.

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa tugas mulia sebuah institusi adalah menciptakan kesejahteraan. Begitu juga Korpri, Korp Pegawai Republik Indonesia yang membawahi semua Aparat Negeri Sipil (ASN) atau yang dulu disebut PNS Pegawai Negeri Sipil.

"Kami, Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Korpri) terus mencari cara yang elegan dan cerdas untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi para PNS. Ini adalah bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para PNS dan keluarganya,” kata Fachmi Idris, Wakil Ketua Umum DPN Korpri saat dihubungi Korpri.id di Jakarta, Rabu (7/9) lalu.

Menurut Fahmi, upaya mensejahterakan anggota khususnya di bidang pelayanan kesehatan, Korpri melakukan upaya pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Wujudnya, dengan membangun klinik Korpri, seperti yang diresmikan baru-baru ini di Palembang, Sumatera Selatan.

"Nantinya akan didirikan klinik sejenis di berbagai provinsi, yang tentunya akan dikelola secara propfesional oleh kepengurusan Korpri di daerah masing-masing,” ujar Fahmi yang juga Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu.

Dijelaskannya, keberadaan klinik Korpri ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif bagi para PNS sekaligus berfungsi seperti dokter keluarga.

"Selama ini untuk pelayanan kesehatan non spesialis seperti gangguan saluran pencernaan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun klinik Korpri ini bisa ditangani lebih dini. Apabila PNS dan keluarga memerlukan perawatan lanjutan (kuratif, rehabilitatif) akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat," jelas Fahmi.

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan klinik Korpri ini, memang dipersiapkan untuk dikelola secara profesional oleh jajaran Korpri yang ada di wilayahnya. Sehingga seluruh anggota Korpri merasa memiliki klinik ini, dan mampu mengelola secara baik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada para PNS dan keluarganya.

Sementara itu menyinggung pemenuhan tingkat kesejahteran anggota, Fahmi menilai pemerintah juga memberikan kebijakan dengan berbagai jaminan lainnya, seperti jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, yang kesemuanya dimiliki anggota Korpri.

"Seluruh anggota KORPRI terpenuhi semua dengan kelima jaminan tersebut. Dan tentunya akan ditingkatkan lagi dengan jaminan lainnya, yang diperlukan," papar Fahmi.

Tentunya pemenuhan tingkat kesejahteran tersebut bukan lagi untuk 4,5 juta anggota Korpri saja, namun menyentuh seluruh anggota keluarganya yang mencapai 16 juta orang.

Fahmi menambahkan, DPN Korpri tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota. Selain berupaya memenuhi serta memfasilitasi berbagai kebutuhan PNS, seperti jaminan kesehatan, serta jaminan-jaminan lainnya, termasuk juga jaminan kepemilikan rumah, dan pendidikan anak.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Read More

Soal Moratorium PNS, Menpan RB: Ada Kebijakan Baru tentang Penetapan Formasi

Sahabat pembaca Info manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) era Yuddy Chrisnandi sempat mengeluarkan wacana merasionalisasi satu juta PNS mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 mendatang. Namun, usai Yuddy tidak menjabat lagi sebagai menteri, wacana tersebut belum pasti akan diberlakukan.

"Saya tidak pernah berbicara masalah moratorium. Adanya kebijakan baru tentang formasi," ungkap Menpan RB Asman Abnur kepada GoRiau.com disela-sela kunjungannya ke Kantor Gubernur Riau, Rabu (7/9/2016).

Ia menegaskan, pertumbuhan ASN memang tidak lagi positif dan terbilang negatif. Untuk itu, pihaknya mengeluarkan kebijakan baru untuk menetapkan formasi PNS. Caranya dengan menetapkan formasi berdasarkan jumlah ASN yang masuk masa pensiun.

"Contohnya kalau seratus ribu yang mau pensiun, tahun ini cuma lima puluh ribu formasi yang mengajukan. Otomatis sudah menurun sendiri jumlahnya," urainya.

Tidak cukup itu saja, Asman juga meluncurkan program pendidikan bagi PNS. Tujuannya untuk membuka wawasan dan menumbuhkan daya inovasi PNS. Sehingga, kemampuan PNS tidak sebatas kemampuan administrasi saja.

"Supaya mereka tidak bingung, nanti bentuk pendidikan yang akan diberikan ya sesuai dengan kemampuan PNS. Nanti kita sekolahkan mereka untuk mendapat pendidikan keahlian," tegasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.

Read More

Penilaian PNS se-Indonesia wajib dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Menterian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat penilaian kerja PNS. Penilaian PNS se-Indonesia wajib dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang selama ini belum optimal. 

Surat Edaran Menpan RB, yang sudah terbit pada 15 Agustus 2016 lalu, ini akan dibuat RPP untuk menyempurnakan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

"Kementerian ini sekarang sedang merumuskan PP penilaian kinerja yang nantinya memperbaiki PP 46 tahun 2011 karena rancangan PP yang baru ini disesuaikan dengan UU Nomor 5 tahun 2014, tapi masih dalam pembahasan," jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Herman Suryatman. 

Hal itu disampaikan dia di sela-sela acara e-Gov Summit di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/9/2016). Aturan yang baru, mewajibkan semua penilaian PNS dari seluruh Indonesia disetor ke BKN. Selama ini, diakuinya, penyetoran laporan kinerja ke BKN tidak optimal.

"Nah Pak Menpan mengingatkan kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah selain meminta memastikan semua pegawai melaksanakan tugas dengan baik, nah harus dilakukan penilaian prestasi kerja itu karena PP-nya kan sudah ada. Jadi permintaan Pak Menpan mengimpelemtasikan PP 46 tahun 2011 itu, kemudian melaporkan hasil penilainannya ke BKN. Nanti BKN akan melaporkan ke Menpan-RB," imbuh Herman. 

Penilaian PNS, tetap menurut PP 44 Tahun 2011 ada 2 indikator, yakni Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai. Penilaian PNS berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja ini mesti dilaporkan ke BKN. Bila tak dilaporkan ke BKN, maka PPK bisa memberikan sanksi ke Pejabat Penilai hingga PNS yang bersangkutan.

"Pak Menpan meminta PPK untuk menberikan sanksi (sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS) bagi pejabat penilai yang tidak menetapkan SKP dan/atau PNS yang tidak menyusun SKP. Selanjutnya Pak Menpan meminta para PPK melaporkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai tersebut kepada BKN, serta meminta kepala BKN menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja PNS tersebut kepada Menpan," tutur Herman. 

Berita ini bersumber dari Detik.

Read More