MENTERI ASMAN TETAPKAN QUICK WIN KEMENTERIAN PANRB

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa setelah dua bulan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur menetapkan sejumlah quick win atau program prioritas yang akan dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun kepemimpinannya. Ia berharap, implementasi program-program dimaksud bisa membuahkan legacy yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hal itu dikatakan Menteri Asman dalam perbincangan dengan awak media di Bandung, Kamis (29/09). "Kami telah menetapkan sejumlah quick win sebagai program prioritas, sesuai arahan Presiden," ujar Asman yang didampingi Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji dan 4 Deputi.

Dijelaskan, quickwin pertama adalah percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini Menteri menekankan pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik, yang salah satunya berupa E-performance base Budgeting atau yang dikenal dengan e-budgeting. "Setiap anggaran yang keluar harus terukur, " ujarnya.

Quick win kedua, yakni penerapan dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun Pemda. Di bidang kelembagaan, lanjut Menteri, setidaknya terdapat tiga quick win.

Pertama, penyederhanaan lembaga non struktural (LNS) yang sudah dilakukan belakangan ini akan dilanjutkan. "Barusan dilakukan terhadap sembilan LNS. Presiden memerintahkan untuk terus disederhanakan," imbuhnya. Langkah tersebut untuk meningkatkan efisiensi, terutama efisiensi kewenangan. "Kalau satu urusan sudah ditangani satu lembaga atau kementerian, jangan ada lembaga lain yang menangani," tegas Asman yang diiyakan Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini.

Rini menambahkan, dari 115 LNS, sembilan sudah digabungkan ke kementerian, dan ada dua yang dalam waktu dekat akan digabung. Selanjutnya, sejumlah LNS yang dibentuk dengan undang-undang juga akan dievaluasi, meskipun diakui pelaksanaannya lebih rumit, karena harus mengubah undang-undang.

Namun Rini mengatakan, sesuai arahan Presiden, pihaknya terus mengawal pembuatan undang-undang yang mengamankan pembentukan lembaga baru. "Pembentukan undang-undang jangan mengamatkan pembentukan lembaga baru," ujarnya.

Quick win dari Kedeputian Kelembagaan dan Tatalaksana berikutnya adalah mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-goverment bagi pemerintah daerah "Sejauh ini banyak yang sudah berhasil menerapkan dan manfaatnya sangat banyak. Kami akan merekomendasikan agar daerah lain supaya meniru daerah tersebut," ujar Asman, seraya menambahkan dalam waktu dekat akan menetapkan daerah-daerah yang menjadi role model.

Meskipun masih wacana, Menteri PANRB akan mendesiain penyederhanaan sekolah-sekolah kedinasan serta lembaga-lembaga Diklat di bawah kementerian dan lembaga. Kemungkinan akan dibuat semacam holding, sehingga tercipta efisiensi yang cukup besar. Sebab keberadaan institusi tersebut semuanya untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS. "Kami masih mengkaji," imbuh Menteri.

Quick win berikutnya, dari Kedeputian SDM Aparatur, dikatakan bahwa saat ini fokus untuk mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan Undang-Yndsnf No. 5/2014 tentang ASN. Mudah-mudahan akhir bulan ini PP tentang Manajemen PNS selesai. "Kalau PP ini selesai segera diikuti dengan PP lainnya," ujar Menteri.

Menteri juga menegaskan, quick win berikutnya adalah membangun sistem informasi manajemen. Saat ini beberapa kementetian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah nyambung. Tapi antara BKN dengan Pemda belum. "Nantinya ASN yang ngurus kenaikan pangkat jangan lagi nenteng-nenteng map," ujr Asman yang diamini Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja.

Terkait dengan pengadaan pegawai tahun 2016, yang juga merupakan quick win, Menteri menegaskan bahwa saat ini belum diputuskan. "Dalam waktu dekat akan kami putuskan," ujarnya.

Dikatakan, quick win berikutnya adalah menjadikan ASN sebagai perekat nasional, seperti diperintahkan Presiden kepada Menteri Asman.

Quick win di bidang pelayanan publik antara lain Penilaian pelayanab publik di daerah, seperti Samsat, Inovasi Polres, pelayanan SIM. Selain itu, Kementetian PANRB terus mendorong replikasi inovasi pelayanan publik. "Bulan depan akan digelar forum replikasi inovasi pelayanan publik. Seluruh daerah akan diundang," ujar Asman.

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menambahkan, saat ini penanganan pengaduan pelayanan publik dialihkan ke Kementerian PANRB. Menteri menegaskan, dua bulan sudah cukup untuk mempelajari, dan kini saatnya untuk eksekusi.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN RB.

Read More

PNS HARUS BERJIWA ENTREPRENEUR

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa seorang wirausaha/entrepreneur umumnya mengalami banyak permasalahan dan krisis dalam usaha yang dibangunnya. Kesuksesan yang diraih, tidak lain dikarenakan kreativitas dan inovasi dalam menyusun strategi pengembangan produk serta gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah bisnis.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki jiwa seperti yang dimiliki wirausaha. “Biasanya enterpreneur itu tidak mau kalah, tidak mau kehilangan akal. Karena itu ASN itu harus penuh ide dan inovasi, sehingga kalau tidak ada anggaran pun, tidak kehabisan akal,” ujar Menteri Asman, dalam acara Indonesia’s Attractiveness Award 2016 yang digelar oleh Tempo, di Jakarta, Kamis (22/09) malam.

Asman menegaskan, sebagai mesin birokrasi, PNS dituntut untuk bekerja dan memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya. Namun diakui bahwa sampai saat ini masih banyak PNS yang datang ke kantor namun tidak tahu apa yang harus dilakukan. “Memang tak mudah mengubah mindset dan culture ASN yang sudah mengakar selama ini,” imbuhnya.

Namun, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung konsep revolusi mental, untuk memperbaiki karakter bangsa, ASN harus berubah. Dengan revolusi mental diharapkan pola pikir dan budaya kerja ASN dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Berita ini bersumber dari Kementerian PANRB.

Read More

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa selain menginstruksikan penataan Lembaga Non Struktural (LNS) agar pemerintahan berjalan efisien dan efektif, dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/9), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menginstruksikan penataan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari hulu hingga hilir.

"Reformasi manajemen aparatur sipil negara harus betul-betul dilakukan secara tuntas. Tuntas dari hulu sampai hilir dan saya minta Menteri PanRB melakukan langkah-langkah konkret untuk merubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata hanya berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil," kata Presiden Jokowi.

Menurut pertimbangannya, perbaikan manajemen ASN juga menjadi kunci keberhasilan negara dalam menghadapi era persaingan global. Kemudian, diharapkan perbaikan membuat ASN memberikan pelayanan yang profesional, lebih responsif, cepat, dan lebih gesit.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang merupakan turunan UU ASN akan segera disahkan. Kedua, RPP tersebut mengenai Manajemen ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dua RPP tersebut, merupakan bagian dari 19 PP yang diamanatkan UU, di mana mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pegawai ASN, Tata Cara Pemberhentian dan Pengaktifan kembali PNS, PNS yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara, Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN, Pengembangan Karier dan Kompetensi, Pola Karier, Promosi, dan Mutasi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi, Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan dan Jenis Jabatan ASN, Perlindungan PNS, Pangkat dan Jabatan, dan JPT.

Berita ini bersumber dari Berita Satu.

Read More

BENTUK ASN MODERN SEPERTI PEGAWAI BANK

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk penguatan manajamen SDM Aparatur, namun tak dipungkiri disana-sini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan sharing knowledge dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menteri PANRB Asman Abnur dalam berbagai kesempatan mengatakan agar ASN tidak boleh kalah dengan pegawai swasta, khususnya pegawai bank. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. “Bagaimana kita membuat ASN yang modern. Kita perlu terus melakukan pengembangan pengelolaan SDM,” ujarnya dalam sharing knowledge dengan BRI di Kantor Kementerian PANRB, Senin (19/09).

Menteri Asman mengimbuhkan bahwa pemakaian sistem teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan. Dirinya menilai bahwa pemanfaatan IT yang maksimal dapat membantu dalam meningkatkan manajemen SDM dan berakibat pada peningkatan kinerja birokrasi. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat mengukur kemajuan yang signifikan terhadap sasaran organisasi. Bagaimana kita mengembangkan sistem itu,” imbuhnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemakaian IT untuk mendukung e-goverment sangat diperlukan. Selain untuk manajemen SDM, hal ini juga akan berdampak pada pelayanan publik, dimana pemanfaatan IT dapat memudahkan dalam pelayanan.

BRI telah memiliki program manajamen SDM yang maju dengan memanfaatkan IT, dengan memanfaatkan Smart Card. Semua data kepegawaian tersentralisasi di sini. Selain sebagai kartu identitas, Smart Card ini juga dapat digunakan sebagai kartu debet, uang elektronik, dan kartu akses. Program ini dapat diakses melalui reader dan smartphone android. Selain itu, BRI memiliki aplikasi yang digunakan pegawai dan manajemen BRI untuk dapat mendukung operasional kepegawaian mauapun pekerjaan secara online dan paperless.

Di samping itu, BRI memiliki satelit tersendiri yang disebut Satelit BRIsat. Satelit ini dapat menghubungkan layanan perbankannya ke seluruh pelosok di Indonesia. Dengan menggunakan satelit ini, Kementerian PANRB berharap dapat memanfaatkan untuk menjangkau seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Kementerian PANRB akan terus berkonsolidasi dengan BRI untuk mengembangkan sistem IT dan berbagai program dalam hal manajemen SDM. “Biro SDM dan Umum bisa mengidentifikasi mana-mana saja yang dapat dilakukan untuk jangka pendek dan akhir tahun bisa di presentasikan ke Kementerian lain,” ujar Menteri Asman. Jika berhasil dikembangkan di Kementerian PANRB, Menteri Asman akan mencoba untuk mengembangkan secara nasional.

Berita ini bersumber dari Kementerian PAN RB.

Read More

BKN Akan Buat Virtual KPE

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (Ditlahta BKN) menyerahkan 6.033 Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (13/9) di ruang Multimedia, Gedung II BKN.

KPE yang merupakan kartu identitas PNS elektronik ini direncanakan akan di-upgrade menjadi elektronik KPE (e-KPE). Mengapa ada dua kata “elektronik” di situ? Karena sebelumnya, asumsi publik mengenai KPE itu hanya berbentuk fisik, sedangkan nantinya akan berbentuk virtual sehingga semua PNS, termasuk PNS baru, bisa langsung memiliki tanpa perlu KPE berbentuk fisik.

Kepala Sub Direktorat Pengolahan Data, Heni Sri Wahyuni dalam sambutannya menjelaskan e-KPE digagas untuk memperbaiki pelayanan BKN kepada PNS. Cara kerja virtual KPE, yaitu PNS bisa langsung mengunduh e-KPE di masing-masing smartphone, dengan sebelumnya mengajukan permohonan ke Ditlahta untuk dilakukan verifikasi data, seperti biodata dan foto PNS yang bersangkutan.

“e-KPE akan mempercepat alur permohonan KPE dari sebelumnya 20 alur menjadi 5 alur. Selain itu, juga bisa diintegrasikan dengan bank. Kendati demikian, e-KPE ini masih dalam dalam tahap pengkajian teknologi sehingga perlu masukan-masukan dari pimpinan,” ucap Heni.

Penyerahan KPE juga dihadiri Bank Sulutgo selaku pihak stakeholder yang siap memfasilitasi KPE ke depannya. 

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

Kemenkumham Sepakati Lakukan Sistem Pelayanan KP & Pensiun Otomatis

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepekati lakukan penerapan sistem layanan Kenaikan Pangkat (KP) & Pensiun otomatis. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKN dan Kemenkunham tentang Kerjasama Kelembagaan dalam rangka Optimalisasi Impelementasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlangsung Senin, (15/8) lalu.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Kuspriyo Murdono menyampaikan bahwa sebelum sistem KP & Pensiun Otomatis ditetapkan bagi pegawai Kemenkumham, BKN akan dilakukan rekonsiliasi data dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dikelola Kemenkunham dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki BKN.

“Dengan kesepakatan ini tentu diharapakan proses layanan KP & Pensiun Otomatis dapat berlangsung cepat dan setiap pegawai tidak dirumitkan dengan proses pengusulan KP dan Pensiun,” ungkapnya dalam Penandatangan Perjanjian Kerjasama Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Kamis, (8/8) di Graha Pengayom Kantor Kemenkunham Jakarta.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawain BKN, Sekretaris Jenderal Hukum dan HAM, Kepala Kantor Regional (Kanreg) V BKN Jakarta, Kepala Kanreg III Bandung, dan beberapa Kantor Perwakilan Kemenkunham wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, serta disaksikan langsung oleh Menteri Hukum & HAM RI Yasonna H. Laoly.

Sekjend Hukum dan HAM, Bambang Ramtam Sariwanto menyatakan bahwa sistem KP & Pensiun Otomatis akan diuji coba terlebih dahulu di beberapa Kanwil seperti DKI, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Banten.

“Melalui sistem pelayanan KP & Pensiun secara otomatis ini diharapkan dapat meminimalisasi kesulitan-kesulitan dalam sistem pelayanan kepegawaian, sehingga setiap pegawai fokus dalam meningkatkan kinerjanya tanpa perlu dikhawatirkan dengan urusan administrasi kepegawaiannya,” tutupnya.

Berita ini bersumber dari BKN.

Read More

Korpri Sanggup Ubah PNS Untuk Profesional

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa profesional adalah salah satu moto baru pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara saat ini. Namun, hal itu tidak mudah dicapai dalam kondisi saat ini. Untuk itu Korpri bisa memulainya.

“Kita mungkin boleh punya banyak impian dan passion terhadap PNS yang harus profesional, memiliki integritas dan sense of services,” kata Sekretaris Jenderal Korpri Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS saat berbincang dengan Korpri.id, Jumat (9/9/2016).

Tetapi, kita harus menyadari kondisi Indonesia sekarang bagaimana? Kita memang memiliki 4,5 juta PNS yang separuhnya guru. Apakah komposisi itu yang diinginkan pemerintah?

Karenanya, Bima menganjurkan agar pemerintah memetakan terlebih dahulu. Kondisi PNS kita seperti apa dan bagaimana kebutuhan pemerintah akan PNS.

Memang benar, komposisi latar belakang pendidikan PNS kita saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu. Dalam catatan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu, lebih dari 50 persen sudah menyandang gelar S1 sampai dengan S3. Padahal, tahun 2003 besarnya hanya 25 persen.

“Tetapi itu kan kuantitatifnya. Kualitatifnya apakah mereka memiliki kualitas atau mutu yang sama? Itu yang menjadi masalah,” demikian Bima.

Di negara lain, tidak seperti Indonesia yang perbedaan antarperguruan tingginya terlalu jauh. Perbedaan perguruan tinggi terbaik Indonesia dengan perguruan tinggi papan tengah saja, bedanya besar sekali. Akibatnya, kita membutuhkan begitu banyak metodologi untuk menyaring mereka mencari yang terbaik.

Padahal, di Jerman, lulusan perguruan tinggi tidak perlu lagi mengikuti tes masuk kerja. Dunia kerja tinggal menerima saja, sebab, standar semua perguruan tinggi di Jerman, tidak terpaut jauh satu sama lain.

“Sedangkan kita memiliki metode penyaringan yang sangat kompleks, mungkin paling kompleks di dunia,” kata dia.

Metode yang kompleks itu bahkan bukan hanya ditujukan menyaring lulusan baru perguruan tinggi, tetapi juga untuk menyeleksi pejabat. Bagi Bima seorang pejabat dengan gelar S3 di Indonesia sekalipun tidak bisa langsung dijamin kualitasnya.

Itu kendala dari luar untuk mencapai profesionalitas PNS. Kendala dari dalam juga tak kalah hebatnya.

Jika kita ingin meningkatkan profesionalisme, tentu saja yang harus dibenahi sumber daya manusianya (SDM). Maka, jika ada pertanyaan aset organisasi apa yang paling berharga, maka jawaban umumnya adalah SDM.

Namun, bagi Bima jawaban itu hanya sebuah refleks belaka, karena semua orang bicara seperti itu. Sebab, pada kenyataannya saat ada pengurangan anggaran organisasi, pasti dana untuk pendidikan dan pengembangan teknis yang langsung diincar.

Jadi sesungguhnya, Bima bilang, kita masih memandang sebelah mata terhadap peningkatan kualitas SDM. Maka Indonesia tidak pernah memiliki program peningkatan kapasitas SDM yang serius.

“Untuk hal itu, selalu tidak ada uangnya. Jadi kita masih pada tahap bagaimana memenuhi kebutuhan dasar kita dulu,” kata Bima.

Hal lain yang membuat PNS kita sulit profesional adalah persaingan tidak sehat di lingkungan PNS itu sendiri. Hal itu, merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang tidak memiliki integritas baik, di mana budaya sogok masih berlaku di kalangan pemerintahan.

Seorang PNS yang membangun karirnya dengan susah payah melalui jalur normal, masih bisa disalip oleh mereka yang tak bekerja keras. Hanya mengandalkan katabelece dan upaya yang culas.

“Bagaimana mau membangun profesionalitas dalam kondisi seperti itu,” ujar dia.

Jadi membangun profesional PNS Indonesia itu sangat tidak mudah diterapkan. Jika ada seorang PNS ingin bersikap profesional, orang-orang politik yang menjadi atasannya tidak menghendaki, bahkan mengancam memecatnya.

Itu semua saling kait mengait. Sementara, pemerintah terkesan tidak serius membangun PNS yang mumpuni.

Bagi Bima kondisi seperti itu harus menjadi starting point bagi Korpri untuk masuk membenahi. Sebab, pemerintah sepertinya tidak serius melakukannya

“Sebagai wadah yang menaungi PNS, kan bisa membuat ajakan untuk berubah. Ayo berubah,” demikian Bima menjelaskan.

Berita ini bersumber dari KORPRI.

Read More

Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia terus mencari cara yang elegan dan cerdas untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi para PNS.

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa tugas mulia sebuah institusi adalah menciptakan kesejahteraan. Begitu juga Korpri, Korp Pegawai Republik Indonesia yang membawahi semua Aparat Negeri Sipil (ASN) atau yang dulu disebut PNS Pegawai Negeri Sipil.

"Kami, Dewan Pimpinan Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (DPN Korpri) terus mencari cara yang elegan dan cerdas untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi para PNS. Ini adalah bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para PNS dan keluarganya,” kata Fachmi Idris, Wakil Ketua Umum DPN Korpri saat dihubungi Korpri.id di Jakarta, Rabu (7/9) lalu.

Menurut Fahmi, upaya mensejahterakan anggota khususnya di bidang pelayanan kesehatan, Korpri melakukan upaya pengembangan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Wujudnya, dengan membangun klinik Korpri, seperti yang diresmikan baru-baru ini di Palembang, Sumatera Selatan.

"Nantinya akan didirikan klinik sejenis di berbagai provinsi, yang tentunya akan dikelola secara propfesional oleh kepengurusan Korpri di daerah masing-masing,” ujar Fahmi yang juga Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu.

Dijelaskannya, keberadaan klinik Korpri ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif bagi para PNS sekaligus berfungsi seperti dokter keluarga.

"Selama ini untuk pelayanan kesehatan non spesialis seperti gangguan saluran pencernaan langsung dibawa ke rumah sakit. Namun klinik Korpri ini bisa ditangani lebih dini. Apabila PNS dan keluarga memerlukan perawatan lanjutan (kuratif, rehabilitatif) akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat," jelas Fahmi.

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan klinik Korpri ini, memang dipersiapkan untuk dikelola secara profesional oleh jajaran Korpri yang ada di wilayahnya. Sehingga seluruh anggota Korpri merasa memiliki klinik ini, dan mampu mengelola secara baik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada para PNS dan keluarganya.

Sementara itu menyinggung pemenuhan tingkat kesejahteran anggota, Fahmi menilai pemerintah juga memberikan kebijakan dengan berbagai jaminan lainnya, seperti jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, yang kesemuanya dimiliki anggota Korpri.

"Seluruh anggota KORPRI terpenuhi semua dengan kelima jaminan tersebut. Dan tentunya akan ditingkatkan lagi dengan jaminan lainnya, yang diperlukan," papar Fahmi.

Tentunya pemenuhan tingkat kesejahteran tersebut bukan lagi untuk 4,5 juta anggota Korpri saja, namun menyentuh seluruh anggota keluarganya yang mencapai 16 juta orang.

Fahmi menambahkan, DPN Korpri tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota. Selain berupaya memenuhi serta memfasilitasi berbagai kebutuhan PNS, seperti jaminan kesehatan, serta jaminan-jaminan lainnya, termasuk juga jaminan kepemilikan rumah, dan pendidikan anak.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Read More

Soal Moratorium PNS, Menpan RB: Ada Kebijakan Baru tentang Penetapan Formasi

Sahabat pembaca Info manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) era Yuddy Chrisnandi sempat mengeluarkan wacana merasionalisasi satu juta PNS mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 mendatang. Namun, usai Yuddy tidak menjabat lagi sebagai menteri, wacana tersebut belum pasti akan diberlakukan.

"Saya tidak pernah berbicara masalah moratorium. Adanya kebijakan baru tentang formasi," ungkap Menpan RB Asman Abnur kepada GoRiau.com disela-sela kunjungannya ke Kantor Gubernur Riau, Rabu (7/9/2016).

Ia menegaskan, pertumbuhan ASN memang tidak lagi positif dan terbilang negatif. Untuk itu, pihaknya mengeluarkan kebijakan baru untuk menetapkan formasi PNS. Caranya dengan menetapkan formasi berdasarkan jumlah ASN yang masuk masa pensiun.

"Contohnya kalau seratus ribu yang mau pensiun, tahun ini cuma lima puluh ribu formasi yang mengajukan. Otomatis sudah menurun sendiri jumlahnya," urainya.

Tidak cukup itu saja, Asman juga meluncurkan program pendidikan bagi PNS. Tujuannya untuk membuka wawasan dan menumbuhkan daya inovasi PNS. Sehingga, kemampuan PNS tidak sebatas kemampuan administrasi saja.

"Supaya mereka tidak bingung, nanti bentuk pendidikan yang akan diberikan ya sesuai dengan kemampuan PNS. Nanti kita sekolahkan mereka untuk mendapat pendidikan keahlian," tegasnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.

Read More

Penilaian PNS se-Indonesia wajib dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Menterian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat penilaian kerja PNS. Penilaian PNS se-Indonesia wajib dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang selama ini belum optimal. 

Surat Edaran Menpan RB, yang sudah terbit pada 15 Agustus 2016 lalu, ini akan dibuat RPP untuk menyempurnakan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

"Kementerian ini sekarang sedang merumuskan PP penilaian kinerja yang nantinya memperbaiki PP 46 tahun 2011 karena rancangan PP yang baru ini disesuaikan dengan UU Nomor 5 tahun 2014, tapi masih dalam pembahasan," jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Herman Suryatman. 

Hal itu disampaikan dia di sela-sela acara e-Gov Summit di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/9/2016). Aturan yang baru, mewajibkan semua penilaian PNS dari seluruh Indonesia disetor ke BKN. Selama ini, diakuinya, penyetoran laporan kinerja ke BKN tidak optimal.

"Nah Pak Menpan mengingatkan kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah selain meminta memastikan semua pegawai melaksanakan tugas dengan baik, nah harus dilakukan penilaian prestasi kerja itu karena PP-nya kan sudah ada. Jadi permintaan Pak Menpan mengimpelemtasikan PP 46 tahun 2011 itu, kemudian melaporkan hasil penilainannya ke BKN. Nanti BKN akan melaporkan ke Menpan-RB," imbuh Herman. 

Penilaian PNS, tetap menurut PP 44 Tahun 2011 ada 2 indikator, yakni Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai. Penilaian PNS berdasarkan SKP dan Perilaku Kerja ini mesti dilaporkan ke BKN. Bila tak dilaporkan ke BKN, maka PPK bisa memberikan sanksi ke Pejabat Penilai hingga PNS yang bersangkutan.

"Pak Menpan meminta PPK untuk menberikan sanksi (sesuai PP 53/2010 tentang Disiplin PNS) bagi pejabat penilai yang tidak menetapkan SKP dan/atau PNS yang tidak menyusun SKP. Selanjutnya Pak Menpan meminta para PPK melaporkan hasil penilaian prestasi kerja pegawai tersebut kepada BKN, serta meminta kepala BKN menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja PNS tersebut kepada Menpan," tutur Herman. 

Berita ini bersumber dari Detik.

Read More

Dampak Positif Gaji PNS Tak Naik Tahun Depan

Sahabat pembaca Info manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah kembali meniadakan kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun depan. Sebagai penggantinya, aparatur sipil tersebut akan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) seperti kebijakan tahun ini.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan pemerintah mempunyai alasan memberikan PNS THR lagi di 2017. Salah satunya, mengurangi beban pembayaran gaji para purna PNS atau pensiunan setiap bulan yang cukup menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pemberian THR untuk menghemat beban (pembayaran gaji) pensiun ke depan. Sebab, kita kan tidak cuma mempertimbangkan jangka pendek saja," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Selasa (6/9/2016).

Askolani menjelaskan, jika dihitung, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kenaikan gaji pokok (gapok) setiap bulan dan THR ketika PNS menerima total pendapatan (take home pay).

"Bedanya THR diterima sekali untuk jatah setahun, sementara gapok dapatnya per bulan. Dari jumlah take home pay, misalnya THR menerima 100, tapi kalau gapok terimanya 10, 10 dan seterusnya, sehingga total akumulasi tidak jauh beda," jelasnya.

Namun dampak dari skema penggajian THR dan kenaikan gaji berbeda. Penyesuaian gaji setiap tahun, kata Askolani, dapat menimbulkan risiko unfunded atau kekurangan dana Tunjangan Hari Tua (THT) ke Taspen.

"Suka timbul unfunded atau kekurangan dana pensiun PNS di Taspen dan itu jumlahnya signifikan," ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan mengkombinasikan antara kenaikan gapok dan THR untuk jangka waktu tertentu. "Jadi tidak harus kenaikan gapok terus atau THR terus. Kadang-kadang penyesuaian gaji, kadang THR. Nanti kita kaji," ujar Askolani.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Read More

Mulai 2017, PNS Berhak Atas Hasil Pengembangan Iuran Taspen

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa terhitung mulai tahun depan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun atau meninggal dunia berhak atas manfaat asuransi sosial dari Program Tabungan Hari Tua (THT) ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya. 

Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan PT Taspen (Persero) membukukan akumulasi selisih iuran (SI) dan hasil pengembangan (HP) THT dalam masing-masing akun PNS. 

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diteken Sri Mulyani pada 23 Agustus 2016 dan diundangkan pada 26 Agustus 2016.

Dalam PMK tersebut ditegaskan, ada dua manfaat asuransi yang menjadi hak PNS atau istri dan anaknya, yakni asuransi Dwiguna dan asuransi kematian (Askem). 

Asuransi Dwiguna diberikan jika PNS berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau hal lain. Sedangkan Askem diberikan jika PNS atau istri/suami atau anaknya meninggal dunia. 

Selama ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 500/KMK.06/2004, jumlah manfaat asuransi Dwiguna yang dibayarkan bagi PNS yang berhenti atau pensiun sebesar 60 persen dari penghasilan terakhir dikali jumlah tahun kepesertaan, plus 60 persen dari selisih penghasilan dikalikan lama tahun kepesertaan sejak 1 Januari 2001. 

Atau bagi PNS yang meninggal dunia adalah 60 persen dari penghasilan terakhir dikalikan dengan selisih antara batas usia pensiun (58 tahun) atau meninggal ditambah dengan 60 persen dikalikan jumlah tahun kepesertaan sejak 1 Januari 2001. 

Besarnya manfaat Dwiguna sampai saat ini minimal Rp1 juta. 

Namun dalam PMK Nomor 128/PMK.02/2016, Menteri Keuangan menambah dua variabel, yakni selisih iuran (SI) dan hasil pengembangan (HP) THT, dalam formula perhitungan manfaat asuransi Dwiguna tersebut. Minimal manfaat Dwiguna yang harus dibayarkan PT Taspen pun dinaikkan menjadi Rp3 juta. 

Sementara bagi PNS yang berhenti setelah 1 Januari 2017, besaran manfaatnya mengacu pada indeks pengali penghasilan terakhir berdasarkan jumlah tahun kepesertaan, ditambah dengan selisih iuran dan hasil pengembangan THT, dengan minimal manfaat yang harus dibayarkan Taspen Rp500 ribu. 

  

Sementara untuk Askem formulanya tidak berubah. Kecuali bagi PNS yang berhenti setelah 1 Januari 2017, jumlah bulan sejak berhenti tidak dijadikan pengali atau kosong. 

Apabila selama ini minimal manfaat Askem tidak boleh kurang dari Rp100 ribu, maka per 1 Januari 2017 batas minimalnya naik menjadi Rp500 ribu. 

Hasil pengembangan THT yang dijadikan tambahan dalam manfaat asuransi ditetapkan menkeu sebesar 0,25 persen di atas rata-rata bunga deposito bank BUMN.

Berita ini bersumber dari CNN Indonesia.

Read More