Korpri Sanggup Ubah PNS Untuk Profesional

Sahabat pembaca Info Manajemen ASN, sudah tahukah anda bahwa profesional adalah salah satu moto baru pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara saat ini. Namun, hal itu tidak mudah dicapai dalam kondisi saat ini. Untuk itu Korpri bisa memulainya.

“Kita mungkin boleh punya banyak impian dan passion terhadap PNS yang harus profesional, memiliki integritas dan sense of services,” kata Sekretaris Jenderal Korpri Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS saat berbincang dengan Korpri.id, Jumat (9/9/2016).

Tetapi, kita harus menyadari kondisi Indonesia sekarang bagaimana? Kita memang memiliki 4,5 juta PNS yang separuhnya guru. Apakah komposisi itu yang diinginkan pemerintah?

Karenanya, Bima menganjurkan agar pemerintah memetakan terlebih dahulu. Kondisi PNS kita seperti apa dan bagaimana kebutuhan pemerintah akan PNS.

Memang benar, komposisi latar belakang pendidikan PNS kita saat ini lebih baik dari 10 tahun lalu. Dalam catatan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu, lebih dari 50 persen sudah menyandang gelar S1 sampai dengan S3. Padahal, tahun 2003 besarnya hanya 25 persen.

“Tetapi itu kan kuantitatifnya. Kualitatifnya apakah mereka memiliki kualitas atau mutu yang sama? Itu yang menjadi masalah,” demikian Bima.

Di negara lain, tidak seperti Indonesia yang perbedaan antarperguruan tingginya terlalu jauh. Perbedaan perguruan tinggi terbaik Indonesia dengan perguruan tinggi papan tengah saja, bedanya besar sekali. Akibatnya, kita membutuhkan begitu banyak metodologi untuk menyaring mereka mencari yang terbaik.

Padahal, di Jerman, lulusan perguruan tinggi tidak perlu lagi mengikuti tes masuk kerja. Dunia kerja tinggal menerima saja, sebab, standar semua perguruan tinggi di Jerman, tidak terpaut jauh satu sama lain.

“Sedangkan kita memiliki metode penyaringan yang sangat kompleks, mungkin paling kompleks di dunia,” kata dia.

Metode yang kompleks itu bahkan bukan hanya ditujukan menyaring lulusan baru perguruan tinggi, tetapi juga untuk menyeleksi pejabat. Bagi Bima seorang pejabat dengan gelar S3 di Indonesia sekalipun tidak bisa langsung dijamin kualitasnya.

Itu kendala dari luar untuk mencapai profesionalitas PNS. Kendala dari dalam juga tak kalah hebatnya.

Jika kita ingin meningkatkan profesionalisme, tentu saja yang harus dibenahi sumber daya manusianya (SDM). Maka, jika ada pertanyaan aset organisasi apa yang paling berharga, maka jawaban umumnya adalah SDM.

Namun, bagi Bima jawaban itu hanya sebuah refleks belaka, karena semua orang bicara seperti itu. Sebab, pada kenyataannya saat ada pengurangan anggaran organisasi, pasti dana untuk pendidikan dan pengembangan teknis yang langsung diincar.

Jadi sesungguhnya, Bima bilang, kita masih memandang sebelah mata terhadap peningkatan kualitas SDM. Maka Indonesia tidak pernah memiliki program peningkatan kapasitas SDM yang serius.

“Untuk hal itu, selalu tidak ada uangnya. Jadi kita masih pada tahap bagaimana memenuhi kebutuhan dasar kita dulu,” kata Bima.

Hal lain yang membuat PNS kita sulit profesional adalah persaingan tidak sehat di lingkungan PNS itu sendiri. Hal itu, merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang tidak memiliki integritas baik, di mana budaya sogok masih berlaku di kalangan pemerintahan.

Seorang PNS yang membangun karirnya dengan susah payah melalui jalur normal, masih bisa disalip oleh mereka yang tak bekerja keras. Hanya mengandalkan katabelece dan upaya yang culas.

“Bagaimana mau membangun profesionalitas dalam kondisi seperti itu,” ujar dia.

Jadi membangun profesional PNS Indonesia itu sangat tidak mudah diterapkan. Jika ada seorang PNS ingin bersikap profesional, orang-orang politik yang menjadi atasannya tidak menghendaki, bahkan mengancam memecatnya.

Itu semua saling kait mengait. Sementara, pemerintah terkesan tidak serius membangun PNS yang mumpuni.

Bagi Bima kondisi seperti itu harus menjadi starting point bagi Korpri untuk masuk membenahi. Sebab, pemerintah sepertinya tidak serius melakukannya

“Sebagai wadah yang menaungi PNS, kan bisa membuat ajakan untuk berubah. Ayo berubah,” demikian Bima menjelaskan.

Berita ini bersumber dari KORPRI.